LOUIS Althusser, filsuf strukturalis Marxis, memperkenalkan konsep Aparatus Ideologi Negara (ISA) dan Aparatus Represif Negara (RSA) sebagai alat analisis untuk memahami bagaimana kekuasaan dipertahankan dalam masyarakat.

Dalam konteks politik Indonesia, langkah-langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap PDI Perjuangan, Presiden Prabowo Subianto, Koalisi Indonesia Maju (KIM), dan rakyat Indonesia dapat dianalisis melalui lensa teori ini. Jokowi dituduh memanfaatkan ISA untuk membangun hegemoni ideologisnya, sambil menggunakan RSA untuk mengamankan kekuasaan melalui kontrol represif.

Pengkhianatan terhadap PDI Perjuangan: Penguasaan ISA Partai Politik

PDI Perjuangan adalah salah satu Aparatus Ideologi Negara yang merepresentasikan ideologi nasionalis progresif warisan Bung Karno. Melalui partai ini, Jokowi naik ke panggung politik nasional. Namun, setelah menjabat sebagai presiden, Jokowi dianggap melakukan pengkhianatan dengan melemahkan ideologi partai demi kepentingan pragmatis.

Dalam teori Althusser, partai politik sebagai ISA berfungsi mereproduksi ideologi negara dan menjaga loyalitas terhadap ideologi tersebut. Jokowi, dalam pandangan ini, justru membajak ISA ini untuk membangun citra personalnya. Ia mempromosikan putranya Gibran Rakabuming Raka, yang tidak melalui proses kaderisasi PDI Perjuangan, sehingga melemahkan struktur internal partai.

Hal ini menunjukkan bahwa Jokowi memanfaatkan partai bukan sebagai alat ideologi, melainkan sebagai kendaraan politik sementara yang bisa ditinggalkan setelah mencapai tujuannya. Akibatnya, PDI Perjuangan, yang seharusnya menjadi penjaga ideologi Bung Karno, berpotensi kehilangan arah. Langkah Jokowi ini menunjukkan bagaimana ISA partai politik dapat diinstrumentalisasi untuk kepentingan individu, bukan ideologi kolektif.

Pengkhianatan terhadap Prabowo Subianto: Kontrol melalui RSA yang Terselubung

Presiden Prabowo Subianto adalah sekutu politik Jokowi dalam Koalisi Indonesia Maju. Namun, melalui lensa Althusser, hubungan ini dapat dilihat sebagai cara Jokowi menggunakan Aparatus Represif Negara untuk mengendalikan sekutunya. RSA, seperti militer dan institusi keamanan, biasanya digunakan untuk memastikan stabilitas kekuasaan. Dalam kasus ini, Jokowi tampaknya mengintegrasikan Prabowo ke dalam lingkaran kekuasaannya untuk mereduksi ancaman politik.